Judul Novel : Rahasia Meede

Penulis : Penulis E.S. ITO

Penerbit : Hikmah (Mizan)

Terbit : Cet I, September 2007, Cet II, Oktober 2007

Tebal : 673 Halaman

Membayangkan ES ITO dalam kemisteriusannya. Seseorang yang dingin, tanpa ekspresi, sinis dan sarkastik tetapi tekun menghasilkan karya. Bila sebelumnya, identitasnya hanya bisa dikenal lewat kata-kata, “Ibunya seorang petani, bapaknya seorang pedagang”, pada novel yang sekarang ini ia lumayan mengungkapkan identitas. Halaman persembahannya penuh dengan nama keluarga. Ucapan terima kasihnya membentang dari Siritubui di Mentawai hingga Thaha Al Hamid di Papua . Tetapi ia tetap tidak ingin dikenali, menyingkir dari arus popularitas.

Novel kedua berjudul Rahasia Meede ini layaknya utang yang dibayar tuntas ITO terhadap banyak kritikan pada novel pertamanya, Negara Kelima. Keterburuan-buruan, kekurangdetailan, ketidakakuratan data sejarah serta bahasa yang monoton pada Negara Kelima tidak akan kita temui lagi dalam Rahasia Meede. Terang saja begitu sebab novel tebal ini diselesaikan ITO dalam tempo waktu dua tahun (lihat bagian bawah halaman terima kasih, Depok Juli 2005-Demta Papua Juli 2007). Ia tidak lagi menunjukkan Minangsentris tetapi Indonesia dalam multikultur.

Plot cerita ia bagi dalam beberapa bagian yang pada awalnya tampak tidak saling berhubungan. Prolognya dibuka dengan persidangan konferensi meja bundar tahun 1949, perdebatan antara Sumitro dan Hatta menjelang penyerahan kedaulatan. Di masa kini seorang wartawan bernama Batu terdampar di Boven Digoel menyelidiki penemuan mayat seorang pejabat penting yang merupakan bagian dari rentetan pembunuhan elit Indonesia. Saat yang sama tiga orang peneliti dari Amsterdam tengah melakukan penggalian di bawah museum sejarah Jakarta, mereka ingin menemukan de Ondergrondse Stad, kota bawah tanah. Sementara itu seorang mahasiswa dari universitas Leiden, Cathleen Zwinckel baru saja tiba di Jakarta. Tujuannya menyelidiki kebenaran cerita tentang harta karun VOC di arsip nasional RI. Di tengah-tengah pengungkapan sejarah itu, muncul sosok guru misterius di pinggir kota Jakarta. Guru Uban, sosok itu seorang brachmacari dan vegetarian, menolak semua kesenangan dunia.

Tiap plot ini berjalan lewat temali logika cerita yang mengagumkan. Batu, warrtawan harian Indonesiaraya, terdampar hingga pulau Siberut, Mentawai untuk menyelidiki misteri pembunuhan dengan pesan tujuh dosa sosial Gandhi. Misteri tato tradisional Mentawai menguak misteri pembunuhan. Tiga orang peneliti Belanda terjebak dalam plot pembunuhan jauh di bawah permukaan Jakarta. Sementara Cathleen Zwinckel mendapati dirinya diculik kemudian disekap di kampung Walang, kepulauan Banda. Seorang bajingan anarkis bernama Kalek memiliki kepentingan terhadap Cathleen Zwinckel.

Dalam perburuan menemukan Cathleen Zwinckel muncullah sosok Lalat Merah, seorang perwira muda pasukan Sandhi Yudha Kopassus. Bintang yang sedang menanjak dalam dunia intelijen Indonesia. Kenyataan pahit yang mesti ia hadapi bahwasanya, bajingan anrkis yang ia buru adalah teman masa lalunya di SMA Taruna Nusantara. Perburuan dan pertemuan keduanya sarat dengan dialog bermutu, berkelas dan berkarakter. Ia memang berhasil membebaskan perempuan Belanda itu, tetapi dari kepulauan Banda, Kalek terus menghantui Jakarta dengan misteri pembunuhan. Lewat pesan rahasia dalam kode waktu Nias, Kalek mengirimkan pesan pada Lalat Merah. Pada saat misteri demi misteri terungkap, semakin jelaslah bahwa semuanya berpusat pada apa yang tengah dicari oleh perempuan Belanda ini, harta karun VOC.

Tidak hanya kaya dengan plot, Rahasia Meede juga kaya dalam setting-an. Dalam ruang, ia seenaknya leluasa memindahkan cerita dari Amsterdam, Jakarta, Boven Digoel, Mentawai, Banda Neira atau pelabuhan Paotere di Makassar. Dalam waktu, ITO mengaduk-ngaduk otak kita, ia detail menjelaskan sosok Phoa Beng Gan dan pembangunan Gracht pada masa awal kolonial Belanda. Dengan cerdik ia menjadikan peristiwa pemberontakan Pieter Erberveld pada tahun 1721 yang jarang terungkap menjadi sentrum cerita. Ia terus bermain dengan waktu menghubungkan Surat Kew yang dikeluarkan William V pada tahun 1795 sebagai pangkal misteri terhubung penyerahan kedaulatan tahun 1949. ITO menelanjangi VOC dengan logika sejarah yang sempurna. Mungkin itu sebabnya Dr Harry A. Poeze (Direktur Penerbitan KITLV Leiden) menyebut Rahasia Meede sejalan dengan aliran baru sastra dunia. Kita dibawa melompat pada masa VOC, lalu revolusi Indonesia dan tiba-tiba ada di masa kini.

Tetapi ITO tidak ingin mengamankan diri dengan mengaduk-ngaduk masa lampau saja. Ia juga menantang masa sekarang dengan segala sinisme dan bahasa yang terkadang sarkastik. Ia menjadikan Dom Perignon sebagai metafora Suharto. Mendifiniskan elit Indonesia lewat tujuh dosa sosial Gandhi. Menyindir agama impor yang destruktif di pedalaman Indonesia. Ia jelas menertawakan watak manusia Indonesia yang gamang menghadapi masa silam tetapi penuh euforia menyambut segala sesuatu yang baru. Ia mencibir demokrasi, menghina keterwakilan dan menyebut parlemen sebagai badut. ITO meradang penuh emosi menghantam orang-orang yang menyerukan pembauran tetapi menista suku-suku pedalaman. Ia mengangkat tradisi tato Mentawai, akar filosofis Phinisi Makassar, kode waktu dari Nias, pasukan rahasia Kakehan dari Seram, pesan magis Dayak Ngaju serta ketakutan orang pada tentara di Papua. ITO ingin menunjukkan Indonesia yang terjebak dalam agresi bangsa sendiri.

Mungkin yang kurang mengenakkan adalah penyelesaian konflik yang terburu-buru. Ada kesan ITO ingin cepat menyelesaikan ceritanya yang tebal ini. Tetapi untunglah ITO menutupnya dengan Epilog yang indah berlatarkan Dam Square di Amsterdam. Dalam Rahasia Meede, ITO menunjukkan keyakinan semata tidak cukup menjadi alat perjuangan. Spirit itu perlu didukung dengan kecerdasan yang berakar pada nilai-nilai tradisional bangsa. ITO benar-benar menunjukkan kegerahannya pada budaya yang terus berakar pada modernisme Jakarta. Ia mencibir kekinian.

Fadjroel Rachman menyebut ITO sebagai Pram muda yang telah lahir. Tetapi menurut saya, keduanya tidak perlu diperbandingkan. Biarkan ITO membangun kemegahannya sendiri. Untuk saat ini, ES ITO jelas seorang Master Thriller Sejarah. ( pernah dimuat pada majalah gatra)

E.S. ITO, Rahasia Meede, dan Gelisah.

by; mift ns

Saya punya sahabat lama, namanya fani, almarhum ibunya seorangh sastrawati. Ketika kami SMA dulu, sang ibu sering sekali menjenguk kami ke asrama SMA saya di kaki gunung merapi. Membawakan sepotong dua potong roti, sambil mengepul ngepulkan asap rokoknya beliau sering mencuri tidur di tilam kawanku fani.

Suatu ketika, ia memanggilku, “Mift, mama ada satu bait puisi, kamu pasti suka” kata beliau. Dan Mama Fani, sahabatku, memberikan secarik kertas. Di sana tertulis:

Gelisah

Biarkan aku gelisah

karena gelisah ini

lebih indah

sari jiwa yang hampa

(**)

Singkat, dalam, penuh makna. Aku mengamininya. Memegang bait itu hingga kini, dan kerap mengutipnya jika bertemu kerabat, kawan, handai tolan yang dilanda gelisah.Ya gelisah, lebih indah dari jiwa yang hampa.

Dalam karya keduanya ini, E.S ITO kembali mengingatkan saya pada bait singkat pemberian almarhumah mama teman lama. Dalam setiap karyanya, novelis, penyair, dan satrawan generasi baru Indonesia ini selalu meneriakkan kegelisahan. Dia tidak ingin generasinya hampa. Karena hampa itu berarti diam. Diam berarti busuk. Busuk berarti membawa penyakit pada generasi. 

Rahasia Meede. Demikian Ito memberi judul novel keduanya. Menguak banyak rahasia, fakta sejarah, dan ajakan untuk tidak pernah hampa pada generasinya. Saya paham dan tahu betul seluk beluk riset yang ia lakukan dua tahun penuh untuk merampungkan novel ini. Petualangannya menguak “cuak” di Aceh hingga penelurusannya ke pedalaman Papua. Mendalami Nias, Mentawai, Arsip Emas kolonial, Hingga Seluk beluk Banda. Merombak cerita hingga tiga kali(atau bahkan empat kali?), baru menuliskannya. Satu sisi ekstrim jalan hidup, menjadi “penulis” serius yang dipilihnya.

Memilih jalan anak tuhan, begitu mungkin personifikasi diri yang intrinsik ia harapkan, dan ia selipkan dalam novelnya ini. Jalan yang berbeda dengan generasi penulis yang lagi “trend” sekarang, penulis ciklit, dengan mengutak atik imajenasi, dalam “enam minggu” dan seketika jadi buku laris. Menjual hedonisme. Melupakan sejarah, mengalpakan masa depan. Dan tiba tiba menjadi penulis tenar, harum, dan tersohor.

Ito. Ia kembali tetap menjadi Ito yang ia sukai. Profilnya hanya : Lahir 1981, Ayah pedagang, Ibu petani. Tanpa heharuman. Tanpa embel-embel.

Namun DR Poeze mengakuinya sebagai sastrawan Indonesia baru untuk dunia, fajroel dan de rantau memanggilnya Pram Muda, meskipun Budiman lupa menyebutnya sedahsyat Gorky. Effendi Gazali menyebutnya penulis inovator. Piliang menggelarinya penulis tambo moderen. Filsuf Gahral Adian menyejajarkannya menjadi Dan Brown. Bahkan, seniornya di kampus, Ekonom Chatib “dede” Basri, mengakui riset serius dan detail adek kelasnya ini membuatnya lebih dari sekedar aplikasi dari nilai ketelitian Luca Pacioli, sang penemu penulisan “debit” “kredit” akuntansi moderen.

Rahasia Meede, kembali membakar saya, untuk meneriakkan potong generasi di semua lini kehidupan Indonesia untuk sekarang demi menyelamatkan masa depan. Rahasia Meede menyemengati kembali kelarutan saya pada keseharian untuk kembali pada cita-cita idealisme.

Singkatnya. Semesta Indonesia Mesti Membaca Rahasia Meede. Dan Gairah Menuntaskan Rasa Ingin Tahu, Sebagai parasya rat kemajuan, akan terpenuhi.

Bravo Ito.

NB: Maaf To, sengaja aku sisipkan satu satunya fotomu di tulisan ku ini. Begitu banyak orang ingin tahu siapa dirimu. Aku tak kuasa menahannya. Ya minimal, untuk mereka akan bertanya padamu tentang nusantara, jika berpapasan denganmu di metro mini, atau di kerata Jakarta-Bogor.

Saya kutip dari website Dept Matematika ITS.Layak Jadi bahan pertimbangan.Dinasti mataram itu sepertinya tidak pernah bubar.>>>>>>

Militer sulit dilepaskan dari dunia politik. Apalagi, di Indonesia yang mempunyai sejarah panjang tentang keterlibatan militer dalam penentuan arah politik kekuasaan.
Di era Orde Baru militer menjadi sangat penting dan dominan. Ini karena arena pengaderan para pemimpin nasional berbasis di militer. Sebagian besar pemimpin, baik di level pusat maupun daerah, dipegang para jenderal.

Para jenderal pun mengader anaknya di Lembah Tidar, markas Akabri, tempat menempa perwira muda. Hingga cukup banyak jenderal yang memiliki anak yang juga militer. Banyak juga yang punya menantu militer.Militer di Indonesia pun sudah menjadi dinasti. Soeharto, kendati ketiga putranya (Sigit, Bambang, dan Tommy) tak berminat menjadi militer, toh punya menantu militer, Prabowo Subianto. Di era Orde Baru, menantu Soeharto itu menjadi the brightest star, bintang paling bersinar di antara bintang.

Dengan cepat Prabowo mencapai bintang. Dari lulusan Akabri angkatan 1974, dia lulusan termuda yang menggapai bintang di pundak. Bahkan, di usia yang sangat belia, 46 tahun, pria yang kawin dengan anak keempat Soeharto, Titi Soeharto, itu menggapai bintang tiga. Bukan hanya Soeharto yang ’menanam’ menantu di militer. Try Sutrisno pun mempunyai menantu anggota TNI yang cemerlang. Yakni, Jenderal Ryamizard Ryacudu, yang sudah pensiun dari kursi KSAD (kepala staf Angkatan Darat).

Jenderal (pur) Achmad Tahir, mantan ketua LVRI (Lembaga Veteran RI) juga bermenantu militer yang berkarir berkilau. Putrinya, Linda, berumah tangga dengan Jenderal (pur) Agum Gumelar. Keduanya bahkan pernah menjadi menteri yang membidangi pos dan telekomunikasi. Achmad Tahir menjabat Menparpostel, sedangkan Agum pernah menjadi menteri perhubungan dan postel.

Namun, yang paling fenomenal adalah keluarga Letjen (pur) Sarwo Edi Wibowo. Mantan komandan RPKAD itu mempunyai tiga menantu militer dan seorang putra yang juga memilih jalan hidup untuk mengabdi sebagai pasukan TNI. Tiga putri Sarwo Edi, yakni Wirahasti Cendrawasih, Kristiani Herawati, dan Mastuti Rahayu memilih para perwira TNI sebagai pendamping hidup. Mereka meneruskan tradisi kehidupan ayah ibunya yang berpindah-pindah kota mengikuti tugas militer.

Kini, ketiga menantu Sarwo Edi memegang posisi strategis dalam bangsa ini. Tentu yang pertama disebut adalah Jenderal (pur) Susilo Bambang Yudhoyono, suami Kristiani Herawati, yang kini menjadi presiden negeri ini. Lalu, Letjen TNI Erwin Sudjono, suami Wirahasti Cendrawasih, yang memegang posisi startegis sebagai Pangkostrad. Sedangkan Kolonel (pur) Hadi Utomo, suami Mastuti Rahayu, kini menjadi ketua umum Partai Demokrat, partai yang menjadi kendaraan politik SBY.

Bukan hanya itu. Sarwo Edi juga mempunyai anak kandung yang mewarisi karir di dunia militer. Yakni, Pramono Edi Wibowo yang kini berbintang satu dengan jabatan wakil komandan Kopassus. Dia menjadi pimpinan pasukan elite TNI-AD itu, seperti jejak yang pernah dilalui almarhum ayahnya.

 ***
Saya yakin, bila Sarwo Edhi masih hidup, dia akan bangga dengan prestasi para anak dan menantunya. Terutama kepada SBY yang mencapai kursi tertinggi di negeri ini, sebagai presiden RI. Melebihi prestasi Sarwo Edi, pensiunan bintang tiga, serta pernah menjabat dubes di Korsel.

Sarwo Edhi juga tentu akan bangga dengan menantu lain serta anak kandungnya, Pramono Edi Wibowo. Para anak menantunya itu adalah orang pilihan yang menggapai karir dengan susah payah.

SBY mampu menapaki karir militer dengan jabatan terakhir militer aktif Kassospol. Dia dikenal sebagai jenderal cerdas dan sudah teruji di segala medan. Dia lulusan terbaik Akabri 1973 dan selalu menjadi terbaik di setiap tugas pendidikan yang diikuti.

Erwin Sudjono pun demikian. Sebelum SBY menggapai Istana, Erwin dikenal sebagai perwira menonjol. Sejumlah jabatan strategis sudah diraih, termasuk Pangdiv II Kostrad di Malang dan Pangdam Tanjungpura. Prestasi tempurnya di antaranya komandan Pasukan Reaksi Cepat saat diberlakukan status ’darurat militer’ di Aceh.

Pramono Edi Prabowo juga mempunyai catatan karir militer yang sangat bagus. Dia teruji bersikap netral saat menjadi ajudan Presiden Megawati. Padahal, saat itu Mega harus berhadapan dengan SBY dalam pemilihan presiden.
***
Tentu sebagai presiden, SBY berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi prestasi para saudaranya akan memantik rumor tak menguntungkan. Sebagai contoh, saat Erwin dipromosikan sebagai Pangkostrad dengan bintang tiga, sempat timbul rumor KKN. Tentu itu dibantah karena Erwin telah berkarir di TNI lebih dari 30 tahun dengan berbagai pengalaman di lapangan. Dia cukup layak menempati pos Pangkostrad.

Namun, di sisi lain, tentu posisi para saudaranya itu semakin memantapkan posisi SBY. Tak bisa dipungkiri jabatan Pangkostrad yang ditempati Erwin Sudjono dan Wadanjen Kopassus yang diduduki Pramono Edi Wibowo merupakan posisi strategis untuk mengamankan presiden.

Pangkostrad memegang kendali atas 33 batalyon dengan sekitar 30 ribu pasukan yang menyebar di Indonesia. Ini satuan tempur terbesar di negeri ini yang bisa digerakkan setiap saat. Dengan kekuatan seperti itu, tampaknya, posisi Pangkostrad sangat penting dalam mengamankan negara. Sejumlah petinggi TNI pernah merasakan jabatan ini. Misalnya, Soeharto saat peristiwa G 30 S PKI, Jenderal Wiranto, dan Prabowo Subianto.

Posisi Pramono tak kalah penting. Kopassus yang dia pimpin (sebagai Wadanjen) adalah satuan elite TNI-AD. Pasukan ini mempunyai reputasi mengagumkan, termasuk saat dipimpin Sarwo Edhi. Markas besar Kopassus di Cijantung, yang masih dalam area Jakarta. Ini tentu sangat strategis dengan posisi Istana Negara di ibu kota. Saat ini Pramono adalah Wadanjen, dan tidak tertutup kemungkinan promosi ke Danjen.

Dalam situasi genting, selain Panglima TNI, tiga jabatan militer di ibu kota akan sangat penting. Ketiganya adalah Pangksotrad, Pangdam Jaya, dan Danjen Kopassus. Tampaknya dengan konfigurasi para petinggi militer saat ini, SBY semakin tenang.

Ke depan pun, SBY tak perlu ragu. Promosi terbuka sangat mungkin bagi Erwin dan Pramono. Untuk dua atau tiga tahun mendatang bukan tak mungkin muncul di level lebih tinggi. Seperti Panglima TNI atau KSAD. Toh, kalau mereka promosi bukan terlalu berlebihan karena mereka adalah kader yang sudah teruji.

Dan perlu diingat lagi. Masih ada generasi ketiga Sarwo Edhi, yakni Lettu Agus Harimurti Yudhoyono dan Lettu Danang, putra Erwin. Kita tinggal menunggu perjalanan sejarah…
Â

by: mift ns

Lucu sekali laku perwira menengah itu. Ia dengan percaya diri menceritakan system pertahanan rakyat semesta a la tentara kita. “Sendainya kita “berperang” sungguhan, maka tentara akan tetap bersama rakyat. Karena itulah inti doktrin tentara kita”. Kata sangkolonel dengan percaya diri dalam sbuah siskusi. Saya tertegun. Hambar. 

Dalam pikiran, malang betul nasib rakyat kita, dimasa damai hidup dalam “tekanan”, “ancaman” dan “kutipan” pata serdadu. Kalau kita berperang, diserang musuh dengan senjata canggih-canggih, kita pula, rakyat yang mati duluan, tentaranya mati belakangan.       

Begitu malang nya kah?Inikah sistem pertahan kita?

by: mift ns

HUT kemerdekaan Indonesia ke 62 tahun ini mendapat kado istimewa, buku setebal 2000 an halaman, karya DR Hary Poeze, berjudul “Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, De linkse Beweging en Indonesische Revolutien 1945-1949″ (Dihujat dan Dilupakan: Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949).. Yang ditujukan pada Tan. Bukan Tan Peng Liang, tokoh dalam novelnya Remy Silado. Tapi Tan Malaka. Satu dari beberapa bapak bangsa kita, seorang Bapak republik.

Yang menarik dari karya Poeze adalah, terkuaknya kematian Tan Malaka. Tan dibunuh, oleh saudaranya sesama anak bangsa yang sama sama dicitakannya merdeka. Tan dibunuh oleh negaranya, dibunuh oleh republik.

Misteri kematian Tan ini, tiba tiba mengingatkan saya pada begitu banyak kematian.Yang bergelayut dalam pikiran ini adalah pikiiran tentang kematian Baharudin Lopa yang misterius di Arab saudi, setelah ia begitu kencang menyabit para koruptor, Kematian Agus Wirahadikusumah yang tiba-tiba setelah secara jantan membongkar korupsi di tubuh kostrad, dan kematian Munir, aktivis HAM, ketika hendak melanjutkan sekolah ke negeri penjajah nusantara, yang juga punya catatan sejarah hitam dalam pelanggaran hak asasi kemanusiaan, Belanda.

Untuk yang pertama dan kedua, saya sampai hari ini, sebagaimana selalu dalam diskusi-diskusi di kampus yang mencurigai kematian ini, memang tidak mempunyai bukti empiris apapun, selain kasak kusuk, dan analisis liar a la kantin kampus. Namun untuk kematian yang terakhir, Munir bernasib serupa dengan Tan agaknya. Ia dibunuh oleh negara, oleh bangsanya sendiri.

Sebagaimana Tan yang dibunuh oleh Negara. Dalam hemat saya ke depan, pembunuh Munir baru akan diketahui setelah ia (pembunuh) itu mati, jauh ketika zaman dan generasi ini berganti. Munir akan menjadi “Pahlawan”, ia akan di-Patung-kan, di depan kantor KONTRAS/IMPARSIAL mungkin. Pahlawan penegak dan pejuang HAM Indonesia. Poly, atau pejabat BIN manapun, yang dituduh, tertuduh, dan dipaksakan menjadi tertuduh, tidak akan pernah menutup hayatnya sebagai pembunuh pahlawan. Tidak! Yang membunuh Munir, sebagaimana Tan, adalah Negara! Oleh karena itu maruahnya perlu selalu dijaga. Membunuh karena tugas negara tentunya adalah Pahlawan, dan tidak mungkin pahlawan membunuh pahlawan.

Percayalah pada saya. Negara kita belum sedemokratis yang dipuja dunia. Demokratisasi, keterbukaan politik, kebebasan, reformasi, atau apapun namanya yang menjadi jargon anak dan politisi jaman sekarang, tidak akan bisa menguak pembunuh Munir. Kenapa tidak, lha wong pembunuh Tan saja baru ketauan sekarang, tahun 2007, setelah kematiannya di tahun 1949. Kematian itu pun juga dengan garis bawah, perintah pembunuhan “atas inisiatif sendiri”, bukan perintah komando! Karena begitu “kacau” nya situasi revolusi. Berarti cerita tentang pembunuh Munir pun agaknya akan menjadi serups. Baru terbuka 58 tahun ke depan. Ketika “pembunuh” sebenarnya sudah pula saling bercengkrama dengan Munir di alam sana, dan mereka sudah saling bermaaf-maafan. Dan dengan catatan: pembunuhan atas inisiatif sendiri, tanpa komando dan tanggungjawab hirarkis.

Munir pun akan bernasib sama dengan Tan. Menjadi bahan kajian sejawaran. Menjadi telaah ratusan skripsi, tesis, dan disertasi. Setiap tahun akan dibahas menjadi liputan khusus majalah, koran, dan jurnal-jurnal pada seputar bulan kematiannya. Selalu muncul ke alam kehidupan, dan mengingatkan orang akan pentingnya kebebasan dalam kemanusiaan.

Munir akan seperti Tan, menjadi Pusat Kajian, Pusat Penelitian. Munir akan di-patung-kan menjadi pahlawan, namanya disebut-sebut abadi, menginspirasi begitu banyak anak muda, menginspirasi begitu banyak perlawanan-perlawanan, yang mungkin tidak akan pernah pula terjadi jika ia mati dengan secara alamiah, sakit dihari tua, mati di ujung keuzuran. Ia akan menjadi nama Jalan. Di malang, di Madura, atau di mana Munir sempat tinggal di gank sempit Jakarta.

Kita lihat saja nanti. Apa yang akan terjadi. Yang jelas, nama-nama seperti Hendropriyono, Muchdi PR, Polycarpus, akankah menjadi sama dengan Soedarsono, Sungkono dan Surahman dalam legenda Tan? Ayo sejawaran. Catatlah! Untuk bukumu 50 tahun lagi, tepat 125 atau 150 tahun umur republik, Judulnya Munir, Dibunuh dan (untuk)v Diperingati.

Belajar dari Kiprah Elit Politik Masa Lalu

by: mift

APA yang menjadi keluh kesah di tengah masyarakat, itu pulalah yang (seharusnya) menjadi diskursus di tingkat elit. Demikian pesan singkat Aristoteles, bapak penganjur demokrasi dalam magnum oppus-nya politea. Bila rata-rata masyarakat menginginkan kemerdekaan dari penjajahan, maka elit harus berada dalam spektrum itu. Jika tidak, hanya ada dua kemungkinan, ikut terus bergumul dalam turbulensi sejarah atau tergilas dan ditinggal. Bila masyarakat menginginkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka siapapun yang duduk sebagai pemimpin di dalam hirarki kekuasaan, apakah itu formal atau tidak, mesti sekuat tenaga mengusahakan kesejahteraan dan keadilan sosial itu bagi masyarakat. Sederhananya, bagi pemerintahan demokratis, tidak ada jarak antara keinginan rakyat banyak dengan apa yang diperjuangkan penguasa secara politis. Dengan kerangka ini penulis mencoba memindai kiprah elit politik kita pada masa lalu, mulai dari elit pra-kemerdekaan hingga kemerdekaan, revolusi fisik, era demokrasi terpimpin, dan orde baru. Semuan tentu untuk mengambil pelajaran. Pelajaran yang mungkin saja tidak selalu baik. Yang baik itu mutlak, untuk dijadikan suri tauladan. Sementara banyak pula tempat belajar dari keburukan yang traumatis, dan ini tentu sangat jelas: untuk tidak diulangi!

Elit Politik Era Perjuangan Kemerdekaan (1900-1945)
Pada masa ini elit politik kita didominasi oleh para intelektual. Mereka umumnya berasal dari kelas sosial “atas” dalam lingkungan sosial masyarakatnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda yang hanya membolehkan kelas-kelas “tertentu” dalam masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan tingi. Mereka akhirnya tumbuh sebagai elit yang mampu berfikir lebih luas dan keluar dari lingkup berpikir kelas sosial mereka menuju penderitaan menua bangsa dan rakyatnya, yaitu belenggu penjajahan, yang harus segera diakhiri. Mereka beralih dari anak muda inlander yang tidak tahu apa-apa menjadi pengerak dan pelopor gerakan kemerdekaan. Muda, terdidik dan kosmopolitan. Menjadi apa yang disebut Ali Syariati, rausan fikr, intelektual yang tercerahkan yang menjadi penggerak revolusi. H.Agus Salim, M.H Thamrin, dr Wahidin, dr Tjiptomangunkusumo, DR Rivai, H.O.S Cokroaminoto, Sutan Syahrir, Muhammad Hatta, Sukarno, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Soepomo, Kibagus Hadikusno, Hasyim Asyari, IJ Kasimo, Muh Natsir sekedar menyebut contoh generasi ini. Para dokter, sarjana hukum, doktorandus ekonomi, insinyur teknik, ulama didikan Mesir dan Mekah, Arab Saudi.

Mereka muncul sebagai intelektual dan mengambil kiprah sebagai elit politik. Karena ciri intelelektualitas ini, mereka selalu bergerak atas dasar keyakinan keyakinan normatif-idealis akan perjuangannya. Pragmatisme mereka akan menjadi “elit baru” bila Indonesia merdeka masih begitu kecil, untuk mengatakan tidak ada. Kondisi yang demikian bukan menihilkan konflik diantara mereka satu sama lain. Konflik yang tercipta lebih pada perbedaan bagaimana jalan perjuangan yang tepat menuju kemerdekaan. Ada yang setuju koperasi, ada pula yang lebih yakin dengan non koperasi, dalam hal membangun perjuangan vis a vis pemerintahan kolonial. Ada yang setuju melalui penggalangan massa rakyat besar-besaran, dan ada pula yang lebih yakin dengan membentuk kader-kader yang militan dan terdidik. Mereka berpolemik di media, saling beradu argumen, tapi tak bertengkar satu sama lain, sehingga rakyat meneladani bagaimana perbedaan yang mereka bangun menjadi kekuatan.

Pada masa ini, mereka bisa membuang jauh jauh prasangka kelompok yang mengungkung mereka. Mereka memang pada awalnya berjuang atas nama kelompok. Jawa, Ambon, Sumatera, Selebes, Islam, Katolik, Barat, Timur dan berlainan asal. Namun mereka bisa bersatu atas ke-Indonesia-an yang tidak lagi sloganis yang kosmetik. Ada yang rela mundur satu, untuk maju seribu. Kesediaan kalangan Islam untuk mencabut tujuh kata dalam Piagam Jakarta sekedar menyebut contoh, dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang baru merdeka. Tanpa darah, tanpa senjata. Semua hanya dengan argumen, kesatuan dan persatuan.

Bahkan idealisme mereka tetap tercermin dalam hidup, yang menggambarkan betapa mereka tidak jauh dari hidup masa rakyat yang banyak. H A Salim, diplomat ulung, intelektual-ulama, menteri kabinet, hingga akhir hayatnya tetap memilih hidup bersama rakyat di gang kecil di pingiran kwitang. Hatta muda bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, dan itupun ia buktikan. Syahrir yang hidup berhari-hari bersama rakyat dan para pekerja di pedalaman Garut, hanya agar ia tahu betul dan merasakan apa yang diderita rakyatnya. Betapa rakyat, dalam arti sesungguhnya menjadi napas dalam keseharian hidup elit ketika itu. Namun diatas perbedaan itu, mereka bisa bahu membahu.

Elit Politik Era Revolusi Fisik (1945-1949)

Beberapa bulan setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat negara yang mengubah secara signifikan konstelasi elit ketika itu. Maklumat pertama adalah maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pembentukan Komite Nasional (KNIP) sebagai lembaga legislatif sementara sebelum DPR MPR yang sesuai konstitusi belum terbentuk dan maklumat kedua tertanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai dan kehidupan berdemokrasi.

Para aktivis pro kemerdekaan sebagaimana disebutkan diatas memiliki kesempatan berkarier di sektor sipil pada lembaga yang menjadi konsekuensi logis dikeluarkannya maklumat-maklumat tersebut. Jalur perjuangan mereka adalah melalui partai politik, birokrasi, menteri, kabinet serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Mereka mengisi cabang pertama yang pada umumnya berfokus bagaimana berjuang di jalur diplomasi melawan keinginan belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia, setelah Jepang menyerah pada sekutu. Medan mereka adalah meja perundingan. Sementara cabang kedua mulai terbentuknya elit baru yaitu kalangan militer. Meskipun mereka elit yang belum pernah ada dalam kancah politik Indonesia sebelumnya, peranan mereka di fase ini begitu signifikan. Sektor karier mereka adalah medan pertempuran.Bagaimana memastikan kekuatan Jepang hengkang dari republik, dan Belanda tidak bisa sedikitpun menjejak kembali ke bumi pertiwi. Jenderal Sudirman, Urip Sumoharjo, Nasution, TB Simatupang, sekedar menyebut nama dari kelompok ini. Mereka berlatar pendidikan militer yang berbeda beda. Ada yang terkader melalui akademi militer Belanda, ada yang melalui PETA pada masa pendudukan Jepang, atau sekedar laskar-laskar perjuangan rakyat. Tapi mereka bersatu dalam satu peperangan melawan penjajah yang ingin kembali.

Pada fase ini nuansa konflik yang lebih luas mulai satu demi satu merasuk dalam aktivitas politik elit Indonesia. Di sektor sipil cara berfikir kepartaian yang cenderung mengedepankan kepentingan kelompok mulai mendominasi. Hanya karena perbebedaan pandangan dalam menyelesaikan masalah politik atau diplomasi dengan pihak Belanda, kabinet bisa bubar, dan mandat harus segera dikembalikan oleh PM kepada Presiden. Tercatat pada fasa ini (1945-1949) terjadi pegantian kabinet sebanyak delapan kali, “hanya” karena hal sepele yaitu ketidaksepakatan partai partai elemen pemerintah. Ini berarti rata rata satu kabinet hanya berusia sepuluh bulan.

Namun meskipun demikian, perpolitikan Indonesia pada fase ini memiliki faktor Sukarno-Hatta yang begitu kuat, sehingga setiap kali gonjang ganjing politik yang mengakibatkan bubarnya kabinet, mandat tetap bisa dikembalikan kepada mereka tanpa kisruh berkepanjangan, dan mandat itu bisa diberikan kembali ke kabinet selanjutnya. Faktor yang tidak pernah terulang, setidaknya sampai saat sekarang, adalah wibawa kepala negara, presiden dan wakil presiden begitu melembaga, dan membuat variabel politik lain akan segera ikut dalam determinan kepala negara bila terjadi instabilitas politik. Sejarah kerap timpang kita pelajari. Yang kita tahu, waktu partai partai silih berganti berkuasa hanya karena kekuasaan padahal bukan semata karena hal itu. Memang dinamika sejarah yang membuat itu terjadi sementara nilai etik, betapa kuatnya lembaga presiden dalam menjadi penengah setiap konflik politik, nilai moral mengembalikan mandat ketika pemerintahan tidak lagi diakui oleh partai-partai pendukung tidak pernah kita pelajari dengan baik

Sebagaimana dikemukakan di atas, fasa ini juga mula bertumbuhnya peranan militer sebagai kekuatan tersendiri dalam kawah candradimuka kekuasaan di tingkat elit Indonesia. Diluar dugaan sebelumnya, peranan militer mulai menguat drastis seiring popularitasnya berjuang bersama rakyat. Doktrin militer rakyat muncul pada fase ini. Militer tertrasendesikan sebagai pejuang rakyat. Bahkan, Panglima Sudirman memiliki wibawa pada maqam-nya tersendiri pula. Tidak menerima ajakan presiden untuk ikut bersama-sama ke pengasingan ketika Ibu Kota RI di Yogyakarta diserang dalam Agresi Militer Belanda, padahal kita tahu, presiden adalah panglima tertinggi, dan perintahnya adalah komando.Namun, justru Sudirman mengindahkan komando itu dalam keadaan menderita penyakit tbc kritis. Beliau lebih memilih berjuang bersama rakyat. Ini setidaknya memberikan gambaran bagi militer, khususnya angkatan darat, bahwa pada tubuhnya tertanam kekuasaan tersendiri yang ia bawa sejak kelahirannya sebagai tentara Indonesia.

Namun demikian, tetap saja kepatuhan militer pada supremasi sipil pada fase ini masih terpelihara. Semua aktivitas ketentaraan tetap berada di bawah koordinasi kementrian pertahanan yang selalu dipimpin oleh otoritas sipil.

Elit Politik Orde Lama (1949-1966)

Pada periode ini elit politik kita mulai mengalami fragmentasi secara kepartaian. Pemilu 1955 memberikan argumen sederhana bagamana fragmentasi elit itu terbentuk. PNI, NU, Masyumi, PKI, PSI, muncul sebagai partai besar pemenang pemilu. Konstelasi ini berkonsekuensi logis pada “konstelasi perilaku” elit ketika itu. Mulai terjadi perbedaan dalam melihat segala sesuatu. Bila pada periode sebelumnya fragmentasi kepartaian terjadi belum mendapatkan legitimasi rakyat, maka di era ini elit seolah lebih percaya diri dengan hasil pemilu yang mereka raih. Dinamika politik elit begitu hebat. Tercatat sidang sidang maraton dalam merumuskan konstitusi baru menggambarkan konstelasi politik sekaligus cakrawala intelektual yang menangkupi elit politik ketika itu.

Kualitas elit politik kala itu begitu mudah kita lacak dalam risalah sidang Konstituante. Betapa satu sama lain, meskipun mereka berbeda pandang, keyakinan, ide, dan gagasan, tetapi perdebatan mereka tetap sesuatu abstraksi yang bernas. Bagaimana seorang HAMKA menguraikan sejarah umat Islam sebagai argumennya menjadikan Islam sebagai dasar negara di sidang konstituante, dengan rujukan rujukan studi yang bertangungjawab. Namun dengan cekatan pula AA Maramis membantah HAMKA, dengan argumen ilmiah yang lain. Lain pula dengan Natsir (Masyumi) dan IJ Kasimo (Partai Katolik) yang bisa dipastikan selalu bersitegang di setiap sidang parlemen, namun selalu bertukar kirim makalah untuk saling mengkritik ide. Sementara hari ini, perilaku elit kita lihatlah, berkirim pesan singkat, hanya untuk mendengar satu demi satu proyek mana yang bisa mereka calokan lewat tangannya di legislatif maupun eksekutif.

Namun sayang, sejarah memang kerap menyimpan paradoksnya tersendiri, yang kita selalu dibuat tidak mengerti. Nuansa politik sipil yang begitu dinamis dipahami secara berbeda oleh Sukarno di satu sisi –yang sudah sekian lama merasa kekuasaannya dilucuti oleh politisi — dan militer di sisi lain, yang merasa berjasa besar dalam menjaga keutuhan Republik. Militer mencoba masuk sebagai “elit politik” baru dalam pertarungan politik dengan memberikan sokongan penuh pada Sukarno untuk membubarkan parlemen dan Konstituante lewat dekrit 5 Juli 1959. Dinamika politik yang dalam studi Buyung Nasution pada desertasi doktoralnya memiliki kesimpulan bahwa para elit politik ketika itu sudah hampir menuju titik temu yang demokratis antara kalangan Islam dan nasionalis dalam merumuskan dasar negara, justru dibubarkan secara otoriter oleh Sukarno dan Militer ketika DPR dan Konstituante sedang menjalani masa reses menjelang pengesahan bentuk kesepakatan mereka di sidang berikutnya. Namun yang kita terima di bangku bangku sekolah, bahwa periode ini terjadi “pelanggaran sungguh-sungguh” terhadap konstitusi, dan harus segera kembali ke UUD 1945. Dinamika politik yang hebat, pelajaran berharga dari debat wacana publik ketika itu tidak pernah diajarkan pada kitaanak-anak muda. Bahkan seolah olah, Sukarno menjadi pahlawan yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945, meskipun sesungguhnya ia mulai menunjukkan arah kekuasaan otoriter dan bertangan besi, karena terminologi dekrit itu sendiri justru berlawanan dengan UUD 1945.

Munculnya tentara sebagai pemain yang lebih dominan begitu mempengaruhi kesetimbangan politik di republik yang baru seumur jagung, apalagi ia berjalin kelindan dengan hasrat politik Sukarno. Debat Sukarno-Hatta tentang revolusi mengkristal di fase ini. Hatta yang meyakini bahwa revolusi “sudah usai”, dan harus diisi dengan penataan kehidupan bernegara dengan membina aparatur, merapikan tata pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pembangunan ekonomi rakyat dinyatakan “kalah” dalam episode sejarah kita oleh Sukarno yang meyakini bahwa revolusi “baru dimulai” dengan Demokrasi Terpimpin dan ide sinkretis NASAKOM. Hatta pun akhirnya memilih mundur. Semakin goyahlah kesetimbangan politik ketika itu. Sukarno tidak memiliki lagi pengimbang kekuasaan secara psikologis yang dimiliki oleh Hatta. Tidak ada lagi debat bernas di level makro melalui para elit kita. Yang ada hanya berlindung, membebek, atau berebut pengaruh sebanyak mungkin dari kekuasaan Sukarno. Personalisasi politiklah yang kemudian terjadi. Berdendanglah Sukarno dengan “Paduka Yang Mulia”, “Panglima Tertinggi”, “Pemimpin Besar Revolusi” dan segala embel-embel lain pada dirinya. Elit tidak lagi bergerak berdasarkan kerakyatan yang dijunjung tinggi. Daulat rakyat telah menjadi daulat tuanku. Feodalisme politik yang ditentang oleh Sukarno ketika sama sama berjuang menentang kolonialiusme dulu, yang dianggap musuh utama bangsa ini, justru dipraktekkan dengan lebih vulgar melalui demokrasi terpimpinnya.

Elit Politik Orde Baru (1966-1998)

Kekuasaan yang ditumpuk oleh Sukarno dengan keyakinan revolusi “baru mulai” nya itu akhirnya mengalami titik patah. PKI dijadikan tumbal semua kebobrokan dan kemerosotan ekonomi dan politik. Lewat kudeta lunak (soft coupt) Suharto maju ke puncak kekuasaan menjadi Presiden kedua RI sehingga pertarungan segitiga antara Sukarno, PKI, AD berakhir sudah. Dengan AD sebagai pemenangnya.

George Elson, Peneliti masalah masalah Indonesia, asal Australia, dalam biografi politik tentang Suharto menyatakan sejarah Indonesia kembali berputar mundur ke belakang (back cycling) dengan naiknya Suharto menjadi presiden. Seorang jendral yang “biasa-biasa” saja, yang tidak menonjol diantara rekan-rekannya menjadi Presiden RI. Seorang Jendral yang tidak pernah mendapat tugas luar negeri, kesehariannya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama, dan tak pernah berbahasa asing, tiba tiba harus menggantikan pemimpin besar, proklamator, yang pemikirannya melintas batas para pemikir dunia, yang jangankan bahasa sehari harinya, makiannya pun dalam bahasa bahasa asing.

Dan yang terjadi kemudian adalah di sepanjang kekuasannya selama 32 tahun Suharto kembali meneladani pendahulu-nya,mempersonalisasikan politik negara dalam dirinya. Ia mengandalkan tentara sebagai bodygard politik dan pembangunan. Partai partai politik ia berangus, dan Golkar diciptakan sebagai kendraan utama. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi sabda.

Maka perlahan namun pasti, perubahan di tingkat elit politik terjadi seiring berjalan waktu. Konstelasi elit politik kita mengalami pergantian input. Tentara di lapis pertama, aktivis-aktivis yang membantu menggulingkan sukarno pada lapis kedua, dan pengusaha di lapis ketiga. Debat debat bernas yang menghiasi politik kita pada fase sebelumnya bak hilang di telan bumi. Kebijakan ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keagamaan diserahkan kepada kaum teknokrat. Sementara elit politik hanya sebagai stempel karet. Golkar diplot sebagai partai pemerintah pada judul utama, sementara PDI dan PPP sebagai partai pelengkap yang melengkapi laku politik Golkar dan tentara pada catatan kaki narasi politik Indonesia. Apa yang terjadi dengan perilaku elit di fasa ini adalah mereka menjadi sangat jauh dari keluh kesah rakyat. Mereka merasa menciptakan keamanan, tapi sesungguhnya menyemai ketakutan. Mereka merasa menciptakan pertumbuhan ekonomi dramatis, padahal hanya kebijakan yang memperkaya segelintir orang, dan dibangun atas utang. Alih alih merubah keluh kesah rakyat menjadi diskursus bernas yang diejawantahkan dalam kebijakan guna mencapai kehidupan lebih baik massa rakyat, mereka justru memahatkan dalam dirinya pemerintah yang gagal memerintah. Dan kekuasaan yang mereka rasa kokoh, selama 32 tahun, runtuh dalam beberapa hari diguncang oleh demontrasi mahasiswa bersama rakyat.

oleh: mift

Ada orang yang melebih lebihkan peranan pelaku dalam suatu periode sejarah. Dan orang ini dianggap persona penindas struktur. Mereka kata filsuf heri priyono, ibarat srimulat. Terlampau banyak berimprovisasi sana sini, sehingga lawakan yang semula segar, sontak bisa tiba tiba jadi membosankan. Sementara, di lain pihak ada pula yang pesimis, bahwa persona itu non grata! Ia tidak mesti harus ”seseorang”. Siapapun ia, kalau memang sudah kondisi sejarah memaksanya berbuat sesuatu yang niscaya pasti akan melakukan hal hal yang sudah dideterminasi struktur. Mereka adalah ibarat Harmoko dengan sambutannya yang selalu ’menurut arahan bapak presiden”. Ketika struktur menjajah persona, maka mereka membosankan bahkan memalukan. Atau, kata anak sekarang: garing!

Begitulah kerap sejarah ditulis dan diperdebatkan! Di satu sisi begitu banyak sejarah ditulis terlampau srimulat, yang personasentris, dan sejarah berada di alter ego. Dan di sisi lain struktur, meliputi semangat zaman dan eksternalitas seolah tidak (pernah) dianggap ada, padahal seorang bertindak pasti karena lingkungan dan pengaruh sekitarnya. Maka hendaknya, jangan pisahkan keduangya, begitu pesan Giddens (1984) selalulah lihat sejarah dalam interaksi keduanya, struktura dan persona. Jadikanklah ia, harmoko yang bermain srimulat. Dia bebas berimprovisasi, namun ingat, tetap ada kondisi ia tidak boleh begini begitu, karena ia tetap dalam koridor “menurut arahan bapak presiden”.

Demikianlah hendaknya kita melihat ketiga tokoh kunci kita ini. Rudy, Wir, dan Bowo. Dua jendral satu profesor.yang tiba tiba kembali ke panggung berita. Rudy lewat bukunya “detik detik terakhir”, seolah ingin menyaingi Wir lewat “bersaksi di tengah badai”, dan Bowo lewat “politik huru hara 1998”(yang meskipun tidak ia tulis langsung, namun ditulis oleh sahabat karibnya, fadli zon). Yang bernuansa kesaksian dan pembelaan, dan dalam beberapa kesempatan, masuk dalam perangkap srimulat, dirinya seolah segalanya dalam kekuasaan di tangan, dan eksternalitas menjadi anomi.

Rudy ( Baharudin Yusuf Habibi), menggemparkan publik Indonesia dua minggu belakang. Ia membuktikan kepada kita kembali, betapa kekuasaan adalah sesuatu yang seksi, sehingga pemberitaan tentang peran sentralnya seputar kekuasaan, sebagaimaana ia utarakan dalam bukunya, memperoleh tempat lebih banyak dalam pemberitaan media dibanding cerita derita tentang lumpur panas yang menenggelamkan ribuan harapan anak republik. Begitu banyak hikmah dalam bukunya yang laris manis di pasaran sehingga harus segera dicetak ulang, namun yang memuncak justru hikmah dalam kesaksiannya seputar indikasi kup Jendral Prabowo, Pangkostrad ketika itu. Dan Bowo, yang memutuskan untuk “sementara” puasa politik dan mengurus petani lewat HKTI, mengurus lelang pabrik bubur kertas dengan ribuan karyawan, dan beberapa bisnis energi, “terpaksa” angkat bicara. Dan tentu saja, ia membantah tuduhan kudeta tersebut.

Bagi Bowo, justru tuduhan itu lah yang serasa naif, dirinya, justru ingin menjaga presiden habibi dan memberikan dukungan penuh, namun tiba tiba presiden yang ia ingin selamatkan, malah memecatnya. Justru sekejap, bintang masa depan tentara nasional ketika itu, tiba tiba redup, dan hilang. Sebelum matahari terbenam, ia dipecat, dalam beberapa hitungan bulan kemudian, ia tidak lagi tentara, bintang di pundak menjadi gemintang di langit. Di beberapa wawancara televisi, Bowo bersaksi justru suatu ketika di hamburg pada 2004, rudy langsung yang bersaksi padanya, bahwa pemecatannya pada bowo tempo hari adalah karena desakan “super power”, bukan karena yang lain.

Sebuah kesaksian yang berpretensi menenangkan bowo, dengan pilihan tumbal yang paling efektif dan efisien, super power yang begitu absurd. Sehingga bisa saja, prasangka bowo pada wir jadi hilang, karena senasib sepenanggungan, korban black campign super power. Bowo meradang, pekan lalu, di paruh akhir 2006, dalam sebuah buku, fakta itu justru tidak muncul dalam buku rudy. Rudy mengeksklusi kesaksian hamburg-nya, dan berkesaksian yang justru berbeda ekstrim, ibarat moncong meriam yang dituduhkan dihadapkan padanya ke istana ketika itu, ia bersaksi bahwa melaporkan bowo terindikasi menggerakkan kudeta. Rudy menonjolkan suatu kemungkinan fakta, dan menutup kemungkinan yang lain. Bowo minta bertemu rudy, idolanya, meminta bertemu, dan bahkan merevisi buku tersebut. Karena ia khawatir, akan masuk dalam peran antagonis sejarah yang mencoreng nama besar Djoyohadikusumo. Namun Habibi diam tak bergeming. Cetakan kedua sebanyak 20.000 buku lagi disiapkan segera untuk dilempar ke pasar yang antusias.

Dan wir, sejauh ini diam diam saja. Padahal kalau wir angkat bicara. Masalah bisa menjadi lebih jernih. Ada apa dibalik laporan kudeta atas bowo pada Rudy? Siapa? Dengan mekanisme laporan apa laporan itu masuk? Kalau ia beritikad baik, mengapa tidak langsung turun ke lapangan dan menegur bowo? Bukankah bowo “hanya” pangkostrad, sementara ia panglima. Mengapa harus merepotkan rudy yang sudah begitu pusing dengan sejuta permasalahan yang ditujukan masyarakat yang trauma di pundakny? Bukankah dengan komandonya semua menjadi lebih beres? Namun disinilah titik sentral penulisan sejarah tersebut bermula. Justru dalam bukunya bersaksi di tengah badai, ini sama sekali tak diterangkannya. Padahal jika benar, ini tentunya fakta krusial selama ia menjabat. Seorang tokoh akan selalu mengedepankan apa yang disebutnya heroisme. Dan disamping pahlawan ada yang harus dibenci secara kolektif, sehingga ia dipelajari penerus sebagai pengkhianat yang tak perlu ditiru. Tokoh akan menjadi persona penjajah struktur. Dan bila namanya menyejarah, maka ialah pahlawan, yang lain pecundang.

Pun jika Jendral Wir, angkat bicara, tetap saja ia berada dalam tapal batas begitu banyak rahasia yang tak kan mau ia buka. Karena apa? Ia harus jujur mengapa harus memecat bowo, apakah karena nyata nyata insubordinasi? Atau justru menjadikan bowo sekedar tumbal bagi institusi ABRI secara keseluruhan ketika itu? Ia harus jujur mengapa ia mau jadi calon presiden. Ia harus jujur apa tujuannya menepuk pundak rudy di istiqlal. Dan yang lebih penting, akankah ia jujur atas konflik internal tentara yang sudah begitu mengental ketika itu, dan nyata nyata adalah ancaman bagi dirinya.

Namun tetap saja. Objektifitas seorang pelaku, tidak bisa diukur dari kesaksiannya. Ia harus divalidasi silang. Karena dalam sejarah, ternyata tidak ada yang memilih untuk menjadi harmoko bermain srimulat, tidak akan ada penonton. Mereka lebih suka main srimulat. Biar garing, tetap saja membuat banyak penduduk seantero jawa terpingkal pingkal.Begitulah akhirnya sejarah. Sebenarnya hanya satu noktah dalam kelabat titik hitam.