Belajar dari Kiprah Elit Politik Masa Lalu

by: mift

APA yang menjadi keluh kesah di tengah masyarakat, itu pulalah yang (seharusnya) menjadi diskursus di tingkat elit. Demikian pesan singkat Aristoteles, bapak penganjur demokrasi dalam magnum oppus-nya politea. Bila rata-rata masyarakat menginginkan kemerdekaan dari penjajahan, maka elit harus berada dalam spektrum itu. Jika tidak, hanya ada dua kemungkinan, ikut terus bergumul dalam turbulensi sejarah atau tergilas dan ditinggal. Bila masyarakat menginginkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka siapapun yang duduk sebagai pemimpin di dalam hirarki kekuasaan, apakah itu formal atau tidak, mesti sekuat tenaga mengusahakan kesejahteraan dan keadilan sosial itu bagi masyarakat. Sederhananya, bagi pemerintahan demokratis, tidak ada jarak antara keinginan rakyat banyak dengan apa yang diperjuangkan penguasa secara politis. Dengan kerangka ini penulis mencoba memindai kiprah elit politik kita pada masa lalu, mulai dari elit pra-kemerdekaan hingga kemerdekaan, revolusi fisik, era demokrasi terpimpin, dan orde baru. Semuan tentu untuk mengambil pelajaran. Pelajaran yang mungkin saja tidak selalu baik. Yang baik itu mutlak, untuk dijadikan suri tauladan. Sementara banyak pula tempat belajar dari keburukan yang traumatis, dan ini tentu sangat jelas: untuk tidak diulangi!

Elit Politik Era Perjuangan Kemerdekaan (1900-1945)
Pada masa ini elit politik kita didominasi oleh para intelektual. Mereka umumnya berasal dari kelas sosial “atas” dalam lingkungan sosial masyarakatnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda yang hanya membolehkan kelas-kelas “tertentu” dalam masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan tingi. Mereka akhirnya tumbuh sebagai elit yang mampu berfikir lebih luas dan keluar dari lingkup berpikir kelas sosial mereka menuju penderitaan menua bangsa dan rakyatnya, yaitu belenggu penjajahan, yang harus segera diakhiri. Mereka beralih dari anak muda inlander yang tidak tahu apa-apa menjadi pengerak dan pelopor gerakan kemerdekaan. Muda, terdidik dan kosmopolitan. Menjadi apa yang disebut Ali Syariati, rausan fikr, intelektual yang tercerahkan yang menjadi penggerak revolusi. H.Agus Salim, M.H Thamrin, dr Wahidin, dr Tjiptomangunkusumo, DR Rivai, H.O.S Cokroaminoto, Sutan Syahrir, Muhammad Hatta, Sukarno, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Soepomo, Kibagus Hadikusno, Hasyim Asyari, IJ Kasimo, Muh Natsir sekedar menyebut contoh generasi ini. Para dokter, sarjana hukum, doktorandus ekonomi, insinyur teknik, ulama didikan Mesir dan Mekah, Arab Saudi.

Mereka muncul sebagai intelektual dan mengambil kiprah sebagai elit politik. Karena ciri intelelektualitas ini, mereka selalu bergerak atas dasar keyakinan keyakinan normatif-idealis akan perjuangannya. Pragmatisme mereka akan menjadi “elit baru” bila Indonesia merdeka masih begitu kecil, untuk mengatakan tidak ada. Kondisi yang demikian bukan menihilkan konflik diantara mereka satu sama lain. Konflik yang tercipta lebih pada perbedaan bagaimana jalan perjuangan yang tepat menuju kemerdekaan. Ada yang setuju koperasi, ada pula yang lebih yakin dengan non koperasi, dalam hal membangun perjuangan vis a vis pemerintahan kolonial. Ada yang setuju melalui penggalangan massa rakyat besar-besaran, dan ada pula yang lebih yakin dengan membentuk kader-kader yang militan dan terdidik. Mereka berpolemik di media, saling beradu argumen, tapi tak bertengkar satu sama lain, sehingga rakyat meneladani bagaimana perbedaan yang mereka bangun menjadi kekuatan.

Pada masa ini, mereka bisa membuang jauh jauh prasangka kelompok yang mengungkung mereka. Mereka memang pada awalnya berjuang atas nama kelompok. Jawa, Ambon, Sumatera, Selebes, Islam, Katolik, Barat, Timur dan berlainan asal. Namun mereka bisa bersatu atas ke-Indonesia-an yang tidak lagi sloganis yang kosmetik. Ada yang rela mundur satu, untuk maju seribu. Kesediaan kalangan Islam untuk mencabut tujuh kata dalam Piagam Jakarta sekedar menyebut contoh, dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang baru merdeka. Tanpa darah, tanpa senjata. Semua hanya dengan argumen, kesatuan dan persatuan.

Bahkan idealisme mereka tetap tercermin dalam hidup, yang menggambarkan betapa mereka tidak jauh dari hidup masa rakyat yang banyak. H A Salim, diplomat ulung, intelektual-ulama, menteri kabinet, hingga akhir hayatnya tetap memilih hidup bersama rakyat di gang kecil di pingiran kwitang. Hatta muda bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, dan itupun ia buktikan. Syahrir yang hidup berhari-hari bersama rakyat dan para pekerja di pedalaman Garut, hanya agar ia tahu betul dan merasakan apa yang diderita rakyatnya. Betapa rakyat, dalam arti sesungguhnya menjadi napas dalam keseharian hidup elit ketika itu. Namun diatas perbedaan itu, mereka bisa bahu membahu.

 

Elit Politik Era Revolusi Fisik (1945-1949)

Beberapa bulan setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat negara yang mengubah secara signifikan konstelasi elit ketika itu. Maklumat pertama adalah maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pembentukan Komite Nasional (KNIP) sebagai lembaga legislatif sementara sebelum DPR MPR yang sesuai konstitusi belum terbentuk dan maklumat kedua tertanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai dan kehidupan berdemokrasi.

Para aktivis pro kemerdekaan sebagaimana disebutkan diatas memiliki kesempatan berkarier di sektor sipil pada lembaga yang menjadi konsekuensi logis dikeluarkannya maklumat-maklumat tersebut. Jalur perjuangan mereka adalah melalui partai politik, birokrasi, menteri, kabinet serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Mereka mengisi cabang pertama yang pada umumnya berfokus bagaimana berjuang di jalur diplomasi melawan keinginan belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia, setelah Jepang menyerah pada sekutu. Medan mereka adalah meja perundingan. Sementara cabang kedua mulai terbentuknya elit baru yaitu kalangan militer. Meskipun mereka elit yang belum pernah ada dalam kancah politik Indonesia sebelumnya, peranan mereka di fase ini begitu signifikan. Sektor karier mereka adalah medan pertempuran.Bagaimana memastikan kekuatan Jepang hengkang dari republik, dan Belanda tidak bisa sedikitpun menjejak kembali ke bumi pertiwi. Jenderal Sudirman, Urip Sumoharjo, Nasution, TB Simatupang, sekedar menyebut nama dari kelompok ini. Mereka berlatar pendidikan militer yang berbeda beda. Ada yang terkader melalui akademi militer Belanda, ada yang melalui PETA pada masa pendudukan Jepang, atau sekedar laskar-laskar perjuangan rakyat. Tapi mereka bersatu dalam satu peperangan melawan penjajah yang ingin kembali.

Pada fase ini nuansa konflik yang lebih luas mulai satu demi satu merasuk dalam aktivitas politik elit Indonesia. Di sektor sipil cara berfikir kepartaian yang cenderung mengedepankan kepentingan kelompok mulai mendominasi. Hanya karena perbebedaan pandangan dalam menyelesaikan masalah politik atau diplomasi dengan pihak Belanda, kabinet bisa bubar, dan mandat harus segera dikembalikan oleh PM kepada Presiden. Tercatat pada fasa ini (1945-1949) terjadi pegantian kabinet sebanyak delapan kali, “hanya” karena hal sepele yaitu ketidaksepakatan partai partai elemen pemerintah. Ini berarti rata rata satu kabinet hanya berusia sepuluh bulan.

Namun meskipun demikian, perpolitikan Indonesia pada fase ini memiliki faktor Sukarno-Hatta yang begitu kuat, sehingga setiap kali gonjang ganjing politik yang mengakibatkan bubarnya kabinet, mandat tetap bisa dikembalikan kepada mereka tanpa kisruh berkepanjangan, dan mandat itu bisa diberikan kembali ke kabinet selanjutnya. Faktor yang tidak pernah terulang, setidaknya sampai saat sekarang, adalah wibawa kepala negara, presiden dan wakil presiden begitu melembaga, dan membuat variabel politik lain akan segera ikut dalam determinan kepala negara bila terjadi instabilitas politik. Sejarah kerap timpang kita pelajari. Yang kita tahu, waktu partai partai silih berganti berkuasa hanya karena kekuasaan padahal bukan semata karena hal itu. Memang dinamika sejarah yang membuat itu terjadi sementara nilai etik, betapa kuatnya lembaga presiden dalam menjadi penengah setiap konflik politik, nilai moral mengembalikan mandat ketika pemerintahan tidak lagi diakui oleh partai-partai pendukung tidak pernah kita pelajari dengan baik

Sebagaimana dikemukakan di atas, fasa ini juga mula bertumbuhnya peranan militer sebagai kekuatan tersendiri dalam kawah candradimuka kekuasaan di tingkat elit Indonesia. Diluar dugaan sebelumnya, peranan militer mulai menguat drastis seiring popularitasnya berjuang bersama rakyat. Doktrin militer rakyat muncul pada fase ini. Militer tertrasendesikan sebagai pejuang rakyat. Bahkan, Panglima Sudirman memiliki wibawa pada maqam-nya tersendiri pula. Tidak menerima ajakan presiden untuk ikut bersama-sama ke pengasingan ketika Ibu Kota RI di Yogyakarta diserang dalam Agresi Militer Belanda, padahal kita tahu, presiden adalah panglima tertinggi, dan perintahnya adalah komando.Namun, justru Sudirman mengindahkan komando itu dalam keadaan menderita penyakit tbc kritis. Beliau lebih memilih berjuang bersama rakyat. Ini setidaknya memberikan gambaran bagi militer, khususnya angkatan darat, bahwa pada tubuhnya tertanam kekuasaan tersendiri yang ia bawa sejak kelahirannya sebagai tentara Indonesia.

Namun demikian, tetap saja kepatuhan militer pada supremasi sipil pada fase ini masih terpelihara. Semua aktivitas ketentaraan tetap berada di bawah koordinasi kementrian pertahanan yang selalu dipimpin oleh otoritas sipil.

Elit Politik Orde Lama (1949-1966)

Pada periode ini elit politik kita mulai mengalami fragmentasi secara kepartaian. Pemilu 1955 memberikan argumen sederhana bagamana fragmentasi elit itu terbentuk. PNI, NU, Masyumi, PKI, PSI, muncul sebagai partai besar pemenang pemilu. Konstelasi ini berkonsekuensi logis pada “konstelasi perilaku” elit ketika itu. Mulai terjadi perbedaan dalam melihat segala sesuatu. Bila pada periode sebelumnya fragmentasi kepartaian terjadi belum mendapatkan legitimasi rakyat, maka di era ini elit seolah lebih percaya diri dengan hasil pemilu yang mereka raih. Dinamika politik elit begitu hebat. Tercatat sidang sidang maraton dalam merumuskan konstitusi baru menggambarkan konstelasi politik sekaligus cakrawala intelektual yang menangkupi elit politik ketika itu.

Kualitas elit politik kala itu begitu mudah kita lacak dalam risalah sidang Konstituante. Betapa satu sama lain, meskipun mereka berbeda pandang, keyakinan, ide, dan gagasan, tetapi perdebatan mereka tetap sesuatu abstraksi yang bernas. Bagaimana seorang HAMKA menguraikan sejarah umat Islam sebagai argumennya menjadikan Islam sebagai dasar negara di sidang konstituante, dengan rujukan rujukan studi yang bertangungjawab. Namun dengan cekatan pula AA Maramis membantah HAMKA, dengan argumen ilmiah yang lain. Lain pula dengan Natsir (Masyumi) dan IJ Kasimo (Partai Katolik) yang bisa dipastikan selalu bersitegang di setiap sidang parlemen, namun selalu bertukar kirim makalah untuk saling mengkritik ide. Sementara hari ini, perilaku elit kita lihatlah, berkirim pesan singkat, hanya untuk mendengar satu demi satu proyek mana yang bisa mereka calokan lewat tangannya di legislatif maupun eksekutif.

Namun sayang, sejarah memang kerap menyimpan paradoksnya tersendiri, yang kita selalu dibuat tidak mengerti. Nuansa politik sipil yang begitu dinamis dipahami secara berbeda oleh Sukarno di satu sisi –yang sudah sekian lama merasa kekuasaannya dilucuti oleh politisi — dan militer di sisi lain, yang merasa berjasa besar dalam menjaga keutuhan Republik. Militer mencoba masuk sebagai “elit politik” baru dalam pertarungan politik dengan memberikan sokongan penuh pada Sukarno untuk membubarkan parlemen dan Konstituante lewat dekrit 5 Juli 1959. Dinamika politik yang dalam studi Buyung Nasution pada desertasi doktoralnya memiliki kesimpulan bahwa para elit politik ketika itu sudah hampir menuju titik temu yang demokratis antara kalangan Islam dan nasionalis dalam merumuskan dasar negara, justru dibubarkan secara otoriter oleh Sukarno dan Militer ketika DPR dan Konstituante sedang menjalani masa reses menjelang pengesahan bentuk kesepakatan mereka di sidang berikutnya. Namun yang kita terima di bangku bangku sekolah, bahwa periode ini terjadi “pelanggaran sungguh-sungguh” terhadap konstitusi, dan harus segera kembali ke UUD 1945. Dinamika politik yang hebat, pelajaran berharga dari debat wacana publik ketika itu tidak pernah diajarkan pada kitaanak-anak muda. Bahkan seolah olah, Sukarno menjadi pahlawan yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945, meskipun sesungguhnya ia mulai menunjukkan arah kekuasaan otoriter dan bertangan besi, karena terminologi dekrit itu sendiri justru berlawanan dengan UUD 1945.

Munculnya tentara sebagai pemain yang lebih dominan begitu mempengaruhi kesetimbangan politik di republik yang baru seumur jagung, apalagi ia berjalin kelindan dengan hasrat politik Sukarno. Debat Sukarno-Hatta tentang revolusi mengkristal di fase ini. Hatta yang meyakini bahwa revolusi “sudah usai”, dan harus diisi dengan penataan kehidupan bernegara dengan membina aparatur, merapikan tata pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pembangunan ekonomi rakyat dinyatakan “kalah” dalam episode sejarah kita oleh Sukarno yang meyakini bahwa revolusi “baru dimulai” dengan Demokrasi Terpimpin dan ide sinkretis NASAKOM. Hatta pun akhirnya memilih mundur. Semakin goyahlah kesetimbangan politik ketika itu. Sukarno tidak memiliki lagi pengimbang kekuasaan secara psikologis yang dimiliki oleh Hatta. Tidak ada lagi debat bernas di level makro melalui para elit kita. Yang ada hanya berlindung, membebek, atau berebut pengaruh sebanyak mungkin dari kekuasaan Sukarno. Personalisasi politiklah yang kemudian terjadi. Berdendanglah Sukarno dengan “Paduka Yang Mulia”, “Panglima Tertinggi”, “Pemimpin Besar Revolusi” dan segala embel-embel lain pada dirinya. Elit tidak lagi bergerak berdasarkan kerakyatan yang dijunjung tinggi. Daulat rakyat telah menjadi daulat tuanku. Feodalisme politik yang ditentang oleh Sukarno ketika sama sama berjuang menentang kolonialiusme dulu, yang dianggap musuh utama bangsa ini, justru dipraktekkan dengan lebih vulgar melalui demokrasi terpimpinnya.

Elit Politik Orde Baru (1966-1998)

Kekuasaan yang ditumpuk oleh Sukarno dengan keyakinan revolusi “baru mulai” nya itu akhirnya mengalami titik patah. PKI dijadikan tumbal semua kebobrokan dan kemerosotan ekonomi dan politik. Lewat kudeta lunak (soft coupt) Suharto maju ke puncak kekuasaan menjadi Presiden kedua RI sehingga pertarungan segitiga antara Sukarno, PKI, AD berakhir sudah. Dengan AD sebagai pemenangnya.

George Elson, Peneliti masalah masalah Indonesia, asal Australia, dalam biografi politik tentang Suharto menyatakan sejarah Indonesia kembali berputar mundur ke belakang (back cycling) dengan naiknya Suharto menjadi presiden. Seorang jendral yang “biasa-biasa” saja, yang tidak menonjol diantara rekan-rekannya menjadi Presiden RI. Seorang Jendral yang tidak pernah mendapat tugas luar negeri, kesehariannya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama, dan tak pernah berbahasa asing, tiba tiba harus menggantikan pemimpin besar, proklamator, yang pemikirannya melintas batas para pemikir dunia, yang jangankan bahasa sehari harinya, makiannya pun dalam bahasa bahasa asing.

Dan yang terjadi kemudian adalah di sepanjang kekuasannya selama 32 tahun Suharto kembali meneladani pendahulu-nya,mempersonalisasikan politik negara dalam dirinya. Ia mengandalkan tentara sebagai bodygard politik dan pembangunan. Partai partai politik ia berangus, dan Golkar diciptakan sebagai kendraan utama. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi sabda.

Maka perlahan namun pasti, perubahan di tingkat elit politik terjadi seiring berjalan waktu. Konstelasi elit politik kita mengalami pergantian input. Tentara di lapis pertama, aktivis-aktivis yang membantu menggulingkan sukarno pada lapis kedua, dan pengusaha di lapis ketiga. Debat debat bernas yang menghiasi politik kita pada fase sebelumnya bak hilang di telan bumi. Kebijakan ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keagamaan diserahkan kepada kaum teknokrat. Sementara elit politik hanya sebagai stempel karet. Golkar diplot sebagai partai pemerintah pada judul utama, sementara PDI dan PPP sebagai partai pelengkap yang melengkapi laku politik Golkar dan tentara pada catatan kaki narasi politik Indonesia. Apa yang terjadi dengan perilaku elit di fasa ini adalah mereka menjadi sangat jauh dari keluh kesah rakyat. Mereka merasa menciptakan keamanan, tapi sesungguhnya menyemai ketakutan. Mereka merasa menciptakan pertumbuhan ekonomi dramatis, padahal hanya kebijakan yang memperkaya segelintir orang, dan dibangun atas utang. Alih alih merubah keluh kesah rakyat menjadi diskursus bernas yang diejawantahkan dalam kebijakan guna mencapai kehidupan lebih baik massa rakyat, mereka justru memahatkan dalam dirinya pemerintah yang gagal memerintah. Dan kekuasaan yang mereka rasa kokoh, selama 32 tahun, runtuh dalam beberapa hari diguncang oleh demontrasi mahasiswa bersama rakyat.