by: mift ns

 

Judul Novel : Rahasia Meede

Penulis : Penulis E.S. ITO

Penerbit : Hikmah (Mizan)

Terbit : Cet I, September 2007, Cet II, Oktober 2007

Tebal : 673 Halaman

Membayangkan ES ITO dalam kemisteriusannya. Seseorang yang dingin, tanpa ekspresi, sinis dan sarkastik tetapi tekun menghasilkan karya. Bila sebelumnya, identitasnya hanya bisa dikenal lewat kata-kata, “Ibunya seorang petani, bapaknya seorang pedagang”, pada novel yang sekarang ini ia lumayan mengungkapkan identitas. Halaman persembahannya penuh dengan nama keluarga. Ucapan terima kasihnya membentang dari Siritubui di Mentawai hingga Thaha Al Hamid di Papua . Tetapi ia tetap tidak ingin dikenali, menyingkir dari arus popularitas.

E.S. ITO, Rahasia Meede, dan Gelisah.

by; mift ns

Saya punya sahabat lama, namanya fani, almarhum ibunya seorangh sastrawati. Ketika kami SMA dulu, sang ibu sering sekali menjenguk kami ke asrama SMA saya di kaki gunung merapi. Membawakan sepotong dua potong roti, sambil mengepul ngepulkan asap rokoknya beliau sering mencuri tidur di tilam kawanku fani.

Suatu ketika, ia memanggilku, “Mift, mama ada satu bait puisi, kamu pasti suka” kata beliau. Dan Mama Fani, sahabatku, memberikan secarik kertas. Di sana tertulis:

Gelisah

Biarkan aku gelisah

karena gelisah ini

lebih indah

sari jiwa yang hampa

(**)

Singkat, dalam, penuh makna. Aku mengamininya. Memegang bait itu hingga kini, dan kerap mengutipnya jika bertemu kerabat, kawan, handai tolan yang dilanda gelisah.Ya gelisah, lebih indah dari jiwa yang hampa.

Dalam karya keduanya ini, E.S ITO kembali mengingatkan saya pada bait singkat pemberian almarhumah mama teman lama. Dalam setiap karyanya, novelis, penyair, dan satrawan generasi baru Indonesia ini selalu meneriakkan kegelisahan. Dia tidak ingin generasinya hampa. Karena hampa itu berarti diam. Diam berarti busuk. Busuk berarti membawa penyakit pada generasi. 

Dinasti Militer Indonesia

Saya kutip dari website Dept Matematika ITS.Layak Jadi bahan pertimbangan.Dinasti mataram itu sepertinya tidak pernah bubar.>>>>>>

Militer sulit dilepaskan dari dunia politik. Apalagi, di Indonesia yang mempunyai sejarah panjang tentang keterlibatan militer dalam penentuan arah politik kekuasaan.
Di era Orde Baru militer menjadi sangat penting dan dominan. Ini karena arena pengaderan para pemimpin nasional berbasis di militer. Sebagian besar pemimpin, baik di level pusat maupun daerah, dipegang para jenderal.

Para jenderal pun mengader anaknya di Lembah Tidar, markas Akabri, tempat menempa perwira muda. Hingga cukup banyak jenderal yang memiliki anak yang juga militer. Banyak juga yang punya menantu militer.Militer di Indonesia pun sudah menjadi dinasti. Soeharto, kendati ketiga putranya (Sigit, Bambang, dan Tommy) tak berminat menjadi militer, toh punya menantu militer, Prabowo Subianto. Di era Orde Baru, menantu Soeharto itu menjadi the brightest star, bintang paling bersinar di antara bintang.

Dengan cepat Prabowo mencapai bintang. Dari lulusan Akabri angkatan 1974, dia lulusan termuda yang menggapai bintang di pundak. Bahkan, di usia yang sangat belia, 46 tahun, pria yang kawin dengan anak keempat Soeharto, Titi Soeharto, itu menggapai bintang tiga. Bukan hanya Soeharto yang ’menanam’ menantu di militer. Try Sutrisno pun mempunyai menantu anggota TNI yang cemerlang. Yakni, Jenderal Ryamizard Ryacudu, yang sudah pensiun dari kursi KSAD (kepala staf Angkatan Darat).

Jenderal (pur) Achmad Tahir, mantan ketua LVRI (Lembaga Veteran RI) juga bermenantu militer yang berkarir berkilau. Putrinya, Linda, berumah tangga dengan Jenderal (pur) Agum Gumelar. Keduanya bahkan pernah menjadi menteri yang membidangi pos dan telekomunikasi. Achmad Tahir menjabat Menparpostel, sedangkan Agum pernah menjadi menteri perhubungan dan postel.

Namun, yang paling fenomenal adalah keluarga Letjen (pur) Sarwo Edi Wibowo. Mantan komandan RPKAD itu mempunyai tiga menantu militer dan seorang putra yang juga memilih jalan hidup untuk mengabdi sebagai pasukan TNI. Tiga putri Sarwo Edi, yakni Wirahasti Cendrawasih, Kristiani Herawati, dan Mastuti Rahayu memilih para perwira TNI sebagai pendamping hidup. Mereka meneruskan tradisi kehidupan ayah ibunya yang berpindah-pindah kota mengikuti tugas militer.

Kini, ketiga menantu Sarwo Edi memegang posisi strategis dalam bangsa ini. Tentu yang pertama disebut adalah Jenderal (pur) Susilo Bambang Yudhoyono, suami Kristiani Herawati, yang kini menjadi presiden negeri ini. Lalu, Letjen TNI Erwin Sudjono, suami Wirahasti Cendrawasih, yang memegang posisi startegis sebagai Pangkostrad. Sedangkan Kolonel (pur) Hadi Utomo, suami Mastuti Rahayu, kini menjadi ketua umum Partai Demokrat, partai yang menjadi kendaraan politik SBY.

Bukan hanya itu. Sarwo Edi juga mempunyai anak kandung yang mewarisi karir di dunia militer. Yakni, Pramono Edi Wibowo yang kini berbintang satu dengan jabatan wakil komandan Kopassus. Dia menjadi pimpinan pasukan elite TNI-AD itu, seperti jejak yang pernah dilalui almarhum ayahnya.

 

Sistem Hankamrata: Rakyat di Depan, Serdadu di Belakang.

by: mift ns

Lucu sekali laku perwira menengah itu. Ia dengan percaya diri menceritakan system pertahanan rakyat semesta a la tentara kita. “Sendainya kita “berperang” sungguhan, maka tentara akan tetap bersama rakyat. Karena itulah inti doktrin tentara kita”. Kata sangkolonel dengan percaya diri dalam sbuah siskusi. Saya tertegun. Hambar. 

Dalam pikiran, malang betul nasib rakyat kita, dimasa damai hidup dalam “tekanan”, “ancaman” dan “kutipan” pata serdadu. Kalau kita berperang, diserang musuh dengan senjata canggih-canggih, kita pula, rakyat yang mati duluan, tentaranya mati belakangan.       

Begitu malang nya kah?Inikah sistem pertahan kita?

 

Tan, Munir dan Kematian Politik

by: mift ns

HUT kemerdekaan Indonesia ke 62 tahun ini mendapat kado istimewa, buku setebal 2000 an halaman, karya DR Hary Poeze, berjudul “Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, De linkse Beweging en Indonesische Revolutien 1945-1949″ (Dihujat dan Dilupakan: Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949).. Yang ditujukan pada Tan. Bukan Tan Peng Liang, tokoh dalam novelnya Remy Silado. Tapi Tan Malaka. Satu dari beberapa bapak bangsa kita, seorang Bapak republik.

Yang menarik dari karya Poeze adalah, terkuaknya kematian Tan Malaka. Tan dibunuh, oleh saudaranya sesama anak bangsa yang sama sama dicitakannya merdeka. Tan dibunuh oleh negaranya, dibunuh oleh republik.

Misteri kematian Tan ini, tiba tiba mengingatkan saya pada begitu banyak kematian.Yang bergelayut dalam pikiran ini adalah pikiiran tentang kematian Baharudin Lopa yang misterius di Arab saudi, setelah ia begitu kencang menyabit para koruptor, Kematian Agus Wirahadikusumah yang tiba-tiba setelah secara jantan membongkar korupsi di tubuh kostrad, dan kematian Munir, aktivis HAM, ketika hendak melanjutkan sekolah ke negeri penjajah nusantara, yang juga punya catatan sejarah hitam dalam pelanggaran hak asasi kemanusiaan, Belanda.

Untuk yang pertama dan kedua, saya sampai hari ini, sebagaimana selalu dalam diskusi-diskusi di kampus yang mencurigai kematian ini, memang tidak mempunyai bukti empiris apapun, selain kasak kusuk, dan analisis liar a la kantin kampus. Namun untuk kematian yang terakhir, Munir bernasib serupa dengan Tan agaknya. Ia dibunuh oleh negara, oleh bangsanya sendiri.

Sebagaimana Tan yang dibunuh oleh Negara. Dalam hemat saya ke depan, pembunuh Munir baru akan diketahui setelah ia (pembunuh) itu mati, jauh ketika zaman dan generasi ini berganti. Munir akan menjadi “Pahlawan”, ia akan di-Patung-kan, di depan kantor KONTRAS/IMPARSIAL mungkin. Pahlawan penegak dan pejuang HAM Indonesia. Poly, atau pejabat BIN manapun, yang dituduh, tertuduh, dan dipaksakan menjadi tertuduh, tidak akan pernah menutup hayatnya sebagai pembunuh pahlawan. Tidak! Yang membunuh Munir, sebagaimana Tan, adalah Negara! Oleh karena itu maruahnya perlu selalu dijaga. Membunuh karena tugas negara tentunya adalah Pahlawan, dan tidak mungkin pahlawan membunuh pahlawan.

Percayalah pada saya. Negara kita belum sedemokratis yang dipuja dunia. Demokratisasi, keterbukaan politik, kebebasan, reformasi, atau apapun namanya yang menjadi jargon anak dan politisi jaman sekarang, tidak akan bisa menguak pembunuh Munir. Kenapa tidak, lha wong pembunuh Tan saja baru ketauan sekarang, tahun 2007, setelah kematiannya di tahun 1949. Kematian itu pun juga dengan garis bawah, perintah pembunuhan “atas inisiatif sendiri”, bukan perintah komando! Karena begitu “kacau” nya situasi revolusi. Berarti cerita tentang pembunuh Munir pun agaknya akan menjadi serups. Baru terbuka 58 tahun ke depan. Ketika “pembunuh” sebenarnya sudah pula saling bercengkrama dengan Munir di alam sana, dan mereka sudah saling bermaaf-maafan. Dan dengan catatan: pembunuhan atas inisiatif sendiri, tanpa komando dan tanggungjawab hirarkis.

Munir pun akan bernasib sama dengan Tan. Menjadi bahan kajian sejawaran. Menjadi telaah ratusan skripsi, tesis, dan disertasi. Setiap tahun akan dibahas menjadi liputan khusus majalah, koran, dan jurnal-jurnal pada seputar bulan kematiannya. Selalu muncul ke alam kehidupan, dan mengingatkan orang akan pentingnya kebebasan dalam kemanusiaan.

Munir akan seperti Tan, menjadi Pusat Kajian, Pusat Penelitian. Munir akan di-patung-kan menjadi pahlawan, namanya disebut-sebut abadi, menginspirasi begitu banyak anak muda, menginspirasi begitu banyak perlawanan-perlawanan, yang mungkin tidak akan pernah pula terjadi jika ia mati dengan secara alamiah, sakit dihari tua, mati di ujung keuzuran. Ia akan menjadi nama Jalan. Di malang, di Madura, atau di mana Munir sempat tinggal di gank sempit Jakarta.

Kita lihat saja nanti. Apa yang akan terjadi. Yang jelas, nama-nama seperti Hendropriyono, Muchdi PR, Polycarpus, akankah menjadi sama dengan Soedarsono, Sungkono dan Surahman dalam legenda Tan? Ayo sejawaran. Catatlah! Untuk bukumu 50 tahun lagi, tepat 125 atau 150 tahun umur republik, Judulnya Munir, Dibunuh dan (untuk)v Diperingati.

Belajar dari Kiprah Elit Politik Masa Lalu

by: mift

APA yang menjadi keluh kesah di tengah masyarakat, itu pulalah yang (seharusnya) menjadi diskursus di tingkat elit. Demikian pesan singkat Aristoteles, bapak penganjur demokrasi dalam magnum oppus-nya politea. Bila rata-rata masyarakat menginginkan kemerdekaan dari penjajahan, maka elit harus berada dalam spektrum itu. Jika tidak, hanya ada dua kemungkinan, ikut terus bergumul dalam turbulensi sejarah atau tergilas dan ditinggal. Bila masyarakat menginginkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka siapapun yang duduk sebagai pemimpin di dalam hirarki kekuasaan, apakah itu formal atau tidak, mesti sekuat tenaga mengusahakan kesejahteraan dan keadilan sosial itu bagi masyarakat. Sederhananya, bagi pemerintahan demokratis, tidak ada jarak antara keinginan rakyat banyak dengan apa yang diperjuangkan penguasa secara politis. Dengan kerangka ini penulis mencoba memindai kiprah elit politik kita pada masa lalu, mulai dari elit pra-kemerdekaan hingga kemerdekaan, revolusi fisik, era demokrasi terpimpin, dan orde baru. Semuan tentu untuk mengambil pelajaran. Pelajaran yang mungkin saja tidak selalu baik. Yang baik itu mutlak, untuk dijadikan suri tauladan. Sementara banyak pula tempat belajar dari keburukan yang traumatis, dan ini tentu sangat jelas: untuk tidak diulangi!

Elit Politik Era Perjuangan Kemerdekaan (1900-1945)
Pada masa ini elit politik kita didominasi oleh para intelektual. Mereka umumnya berasal dari kelas sosial “atas” dalam lingkungan sosial masyarakatnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda yang hanya membolehkan kelas-kelas “tertentu” dalam masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan tingi. Mereka akhirnya tumbuh sebagai elit yang mampu berfikir lebih luas dan keluar dari lingkup berpikir kelas sosial mereka menuju penderitaan menua bangsa dan rakyatnya, yaitu belenggu penjajahan, yang harus segera diakhiri. Mereka beralih dari anak muda inlander yang tidak tahu apa-apa menjadi pengerak dan pelopor gerakan kemerdekaan. Muda, terdidik dan kosmopolitan. Menjadi apa yang disebut Ali Syariati, rausan fikr, intelektual yang tercerahkan yang menjadi penggerak revolusi. H.Agus Salim, M.H Thamrin, dr Wahidin, dr Tjiptomangunkusumo, DR Rivai, H.O.S Cokroaminoto, Sutan Syahrir, Muhammad Hatta, Sukarno, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Soepomo, Kibagus Hadikusno, Hasyim Asyari, IJ Kasimo, Muh Natsir sekedar menyebut contoh generasi ini. Para dokter, sarjana hukum, doktorandus ekonomi, insinyur teknik, ulama didikan Mesir dan Mekah, Arab Saudi.

Mereka muncul sebagai intelektual dan mengambil kiprah sebagai elit politik. Karena ciri intelelektualitas ini, mereka selalu bergerak atas dasar keyakinan keyakinan normatif-idealis akan perjuangannya. Pragmatisme mereka akan menjadi “elit baru” bila Indonesia merdeka masih begitu kecil, untuk mengatakan tidak ada. Kondisi yang demikian bukan menihilkan konflik diantara mereka satu sama lain. Konflik yang tercipta lebih pada perbedaan bagaimana jalan perjuangan yang tepat menuju kemerdekaan. Ada yang setuju koperasi, ada pula yang lebih yakin dengan non koperasi, dalam hal membangun perjuangan vis a vis pemerintahan kolonial. Ada yang setuju melalui penggalangan massa rakyat besar-besaran, dan ada pula yang lebih yakin dengan membentuk kader-kader yang militan dan terdidik. Mereka berpolemik di media, saling beradu argumen, tapi tak bertengkar satu sama lain, sehingga rakyat meneladani bagaimana perbedaan yang mereka bangun menjadi kekuatan.

Pada masa ini, mereka bisa membuang jauh jauh prasangka kelompok yang mengungkung mereka. Mereka memang pada awalnya berjuang atas nama kelompok. Jawa, Ambon, Sumatera, Selebes, Islam, Katolik, Barat, Timur dan berlainan asal. Namun mereka bisa bersatu atas ke-Indonesia-an yang tidak lagi sloganis yang kosmetik. Ada yang rela mundur satu, untuk maju seribu. Kesediaan kalangan Islam untuk mencabut tujuh kata dalam Piagam Jakarta sekedar menyebut contoh, dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang baru merdeka. Tanpa darah, tanpa senjata. Semua hanya dengan argumen, kesatuan dan persatuan.

Bahkan idealisme mereka tetap tercermin dalam hidup, yang menggambarkan betapa mereka tidak jauh dari hidup masa rakyat yang banyak. H A Salim, diplomat ulung, intelektual-ulama, menteri kabinet, hingga akhir hayatnya tetap memilih hidup bersama rakyat di gang kecil di pingiran kwitang. Hatta muda bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, dan itupun ia buktikan. Syahrir yang hidup berhari-hari bersama rakyat dan para pekerja di pedalaman Garut, hanya agar ia tahu betul dan merasakan apa yang diderita rakyatnya. Betapa rakyat, dalam arti sesungguhnya menjadi napas dalam keseharian hidup elit ketika itu. Namun diatas perbedaan itu, mereka bisa bahu membahu.

 

Rudy, Wir,Bowo, Harmoko dan Srimulat

oleh: mift

Ada orang yang melebih lebihkan peranan pelaku dalam suatu periode sejarah. Dan orang ini dianggap persona penindas struktur. Mereka kata filsuf heri priyono, ibarat srimulat. Terlampau banyak berimprovisasi sana sini, sehingga lawakan yang semula segar, sontak bisa tiba tiba jadi membosankan. Sementara, di lain pihak ada pula yang pesimis, bahwa persona itu non grata! Ia tidak mesti harus ”seseorang”. Siapapun ia, kalau memang sudah kondisi sejarah memaksanya berbuat sesuatu yang niscaya pasti akan melakukan hal hal yang sudah dideterminasi struktur. Mereka adalah ibarat Harmoko dengan sambutannya yang selalu ’menurut arahan bapak presiden”. Ketika struktur menjajah persona, maka mereka membosankan bahkan memalukan. Atau, kata anak sekarang: garing!

Begitulah kerap sejarah ditulis dan diperdebatkan! Di satu sisi begitu banyak sejarah ditulis terlampau srimulat, yang personasentris, dan sejarah berada di alter ego. Dan di sisi lain struktur, meliputi semangat zaman dan eksternalitas seolah tidak (pernah) dianggap ada, padahal seorang bertindak pasti karena lingkungan dan pengaruh sekitarnya. Maka hendaknya, jangan pisahkan keduangya, begitu pesan Giddens (1984) selalulah lihat sejarah dalam interaksi keduanya, struktura dan persona. Jadikanklah ia, harmoko yang bermain srimulat. Dia bebas berimprovisasi, namun ingat, tetap ada kondisi ia tidak boleh begini begitu, karena ia tetap dalam koridor “menurut arahan bapak presiden”.

Demikianlah hendaknya kita melihat ketiga tokoh kunci kita ini. Rudy, Wir, dan Bowo. Dua jendral satu profesor.yang tiba tiba kembali ke panggung berita. Rudy lewat bukunya “detik detik terakhir”, seolah ingin menyaingi Wir lewat “bersaksi di tengah badai”, dan Bowo lewat “politik huru hara 1998”(yang meskipun tidak ia tulis langsung, namun ditulis oleh sahabat karibnya, fadli zon). Yang bernuansa kesaksian dan pembelaan, dan dalam beberapa kesempatan, masuk dalam perangkap srimulat, dirinya seolah segalanya dalam kekuasaan di tangan, dan eksternalitas menjadi anomi.

Rudy ( Baharudin Yusuf Habibi), menggemparkan publik Indonesia dua minggu belakang. Ia membuktikan kepada kita kembali, betapa kekuasaan adalah sesuatu yang seksi, sehingga pemberitaan tentang peran sentralnya seputar kekuasaan, sebagaimaana ia utarakan dalam bukunya, memperoleh tempat lebih banyak dalam pemberitaan media dibanding cerita derita tentang lumpur panas yang menenggelamkan ribuan harapan anak republik. Begitu banyak hikmah dalam bukunya yang laris manis di pasaran sehingga harus segera dicetak ulang, namun yang memuncak justru hikmah dalam kesaksiannya seputar indikasi kup Jendral Prabowo, Pangkostrad ketika itu. Dan Bowo, yang memutuskan untuk “sementara” puasa politik dan mengurus petani lewat HKTI, mengurus lelang pabrik bubur kertas dengan ribuan karyawan, dan beberapa bisnis energi, “terpaksa” angkat bicara. Dan tentu saja, ia membantah tuduhan kudeta tersebut.

Bagi Bowo, justru tuduhan itu lah yang serasa naif, dirinya, justru ingin menjaga presiden habibi dan memberikan dukungan penuh, namun tiba tiba presiden yang ia ingin selamatkan, malah memecatnya. Justru sekejap, bintang masa depan tentara nasional ketika itu, tiba tiba redup, dan hilang. Sebelum matahari terbenam, ia dipecat, dalam beberapa hitungan bulan kemudian, ia tidak lagi tentara, bintang di pundak menjadi gemintang di langit. Di beberapa wawancara televisi, Bowo bersaksi justru suatu ketika di hamburg pada 2004, rudy langsung yang bersaksi padanya, bahwa pemecatannya pada bowo tempo hari adalah karena desakan “super power”, bukan karena yang lain.

Sebuah kesaksian yang berpretensi menenangkan bowo, dengan pilihan tumbal yang paling efektif dan efisien, super power yang begitu absurd. Sehingga bisa saja, prasangka bowo pada wir jadi hilang, karena senasib sepenanggungan, korban black campign super power. Bowo meradang, pekan lalu, di paruh akhir 2006, dalam sebuah buku, fakta itu justru tidak muncul dalam buku rudy. Rudy mengeksklusi kesaksian hamburg-nya, dan berkesaksian yang justru berbeda ekstrim, ibarat moncong meriam yang dituduhkan dihadapkan padanya ke istana ketika itu, ia bersaksi bahwa melaporkan bowo terindikasi menggerakkan kudeta. Rudy menonjolkan suatu kemungkinan fakta, dan menutup kemungkinan yang lain. Bowo minta bertemu rudy, idolanya, meminta bertemu, dan bahkan merevisi buku tersebut. Karena ia khawatir, akan masuk dalam peran antagonis sejarah yang mencoreng nama besar Djoyohadikusumo. Namun Habibi diam tak bergeming. Cetakan kedua sebanyak 20.000 buku lagi disiapkan segera untuk dilempar ke pasar yang antusias.

 

 

Dan wir, sejauh ini diam diam saja. Padahal kalau wir angkat bicara. Masalah bisa menjadi lebih jernih. Ada apa dibalik laporan kudeta atas bowo pada Rudy? Siapa? Dengan mekanisme laporan apa laporan itu masuk? Kalau ia beritikad baik, mengapa tidak langsung turun ke lapangan dan menegur bowo? Bukankah bowo “hanya” pangkostrad, sementara ia panglima. Mengapa harus merepotkan rudy yang sudah begitu pusing dengan sejuta permasalahan yang ditujukan masyarakat yang trauma di pundakny? Bukankah dengan komandonya semua menjadi lebih beres? Namun disinilah titik sentral penulisan sejarah tersebut bermula. Justru dalam bukunya bersaksi di tengah badai, ini sama sekali tak diterangkannya. Padahal jika benar, ini tentunya fakta krusial selama ia menjabat. Seorang tokoh akan selalu mengedepankan apa yang disebutnya heroisme. Dan disamping pahlawan ada yang harus dibenci secara kolektif, sehingga ia dipelajari penerus sebagai pengkhianat yang tak perlu ditiru. Tokoh akan menjadi persona penjajah struktur. Dan bila namanya menyejarah, maka ialah pahlawan, yang lain pecundang.

Pun jika Jendral Wir, angkat bicara, tetap saja ia berada dalam tapal batas begitu banyak rahasia yang tak kan mau ia buka. Karena apa? Ia harus jujur mengapa harus memecat bowo, apakah karena nyata nyata insubordinasi? Atau justru menjadikan bowo sekedar tumbal bagi institusi ABRI secara keseluruhan ketika itu? Ia harus jujur mengapa ia mau jadi calon presiden. Ia harus jujur apa tujuannya menepuk pundak rudy di istiqlal. Dan yang lebih penting, akankah ia jujur atas konflik internal tentara yang sudah begitu mengental ketika itu, dan nyata nyata adalah ancaman bagi dirinya.

Namun tetap saja. Objektifitas seorang pelaku, tidak bisa diukur dari kesaksiannya. Ia harus divalidasi silang. Karena dalam sejarah, ternyata tidak ada yang memilih untuk menjadi harmoko bermain srimulat, tidak akan ada penonton. Mereka lebih suka main srimulat. Biar garing, tetap saja membuat banyak penduduk seantero jawa terpingkal pingkal.Begitulah akhirnya sejarah. Sebenarnya hanya satu noktah dalam kelabat titik hitam.